Hak Paten Merek

Hak Paten Merek Mempunyai Wajah Baru Selepas Penerbitan UU No. 13/2016 Yang Menggantikan Undang-undang Lama. Sejumlah Hal Penting Diatur Dalam UU Paten baru tersebut, tak terkecuali sistem penghapusan paten. Dalam peraturan terkini, penghapusan paten adalah salah satu aspek penegakan hukum. Pasal 137 menyatakan paten yang dihapus diakibatkan dari hukum yang berhubungan dengan paten maupun hal lain dari paten tadi.

Perubahan Aspek Hukum Hak Paten Merek Dalam Undang-undang Teranyar

Sementara pasal 141 menegaskan bila paten yang sudah dihapus tidak bisa dihidupkan lagi, kecuali lewat keputusan Pengadilan Niaga.

Lantas, bagaimana mekanisme atau penghapusan hak paten merk berdasarkan undang-undang tersebut? Cita Citrawinda selaku ketua Asosiasi Konsultasi HAKI Indonesia memaparkan setidaknya ada lima langkah yang harus diperhatikan dalam penghapusan paten sesuai UU teranyar.

Kesatu, pemegang paten dapat meminta permohonan tertulis kepada menteri terkait kalau klaim ingin dihapus seutuhnya.

Kedua, proses pengajuan gugatan dapat dilakukan pihak ketiga lewat Pengadilan Niaga. Alasan yang disertakan pun bisa beragam; dari tidak mempunyai kebaruan, tidak termasuk invesi, hingga tidak termasuk invesi yang sanggup diberi hak paten.

Ketiga, paten yang bersumber dari Sumber Daya Genetik atau pengetahuan tradisional, tapi tidak menyebuatkan asalnya dapat diminta untuk dihapuskan.

Keempat, pemegang dari paten atau penerima lisensi bisa memohon pengajuan penghapusan ke Pengadilan Niaga bila, misalnya, ada invensi sama yang diberikan kepada pemegang lain supaya invesi tadi dihapuskan.

Kelima, proses pengajuan penghapusan paten dapat diajukan jaksa maupun pihak lain yang mewakili kepentingan skala nasional terhadap pemegang paten serta penerima lisensi lewat Pengadilan Negara.

Ajuan yang datang dari jaksa dapat bersifat limitatif, karena pemberi lisensi-wajib rupanya tidak sanggup mengantisipasi adanya pelaksanaan paten dalam cara serta bentuk yang merugikan masyarakat tiap dua tahun pasca pemberian lisensi-wajib. Cita menjelaskan, kalau merujuk ke pasal 20 Undang-undang Paten, pihak pemegang paten wajib membuat produk atau memakai proses di Indonesia yang bisa membantu transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau lapangan kerja. Jika pemegang paten tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka paten yang dia pegang dapat diajukan untuk dihapuskan.

Selain mekanisme penghapusan hak paten merek, UU Paten teranyar pun memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Komisi Banding. Jika Komisi Banding hanya bertugas untuk memeriksa paten yang ditolak pada UU Paten lama, maka versi terbaru memperbolehkan Komisi Banding menghapus hak paten kalau pemegang paten tak sanggup melaksanakan kewajiban pembayaran tahunan.

Perubahan Aspek Hukum Hak Paten Merek Dalam Undang undag

Kemudian, Menkumham juga wajib menginformasikan kepada para pemegang paten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum paten mereka dihapus. Cita menambahkan penghapusan paten diberlakukan untuk seluruh maupun sebagian per tanggal putusan penghapusan yang sudah punya kekuatan hukum yang tepat. Bila penghapusan sebagian dimohonkan atau Pengadilan Niaga mengambil keputusan untuk menghapusnya, maka klaim tersebut disesuaikan tanpa memperluas ruang lingkupnya.

Selain dari pihak berwajib, pemegang hak paten merek pun dapat memohon ajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang dengan sengaja dan tidak berhak melakukan hal-hal merugikan pemegang hak paten merek dagang tersebut. Selanjutnya, Cita mengimbuhkan kalau para pemegang paten yang dirugikan haknya dapat memohonkan Penetapan Sementara kepada Pengadilan Niaga.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan masuknya barang yang dianggap melanggar paten dan/atau hak-hak yang berhubungan dengan paten; mengamankan serta mencegah barang bukti milik pelanggar dan/atau untuk menyetop pelanggaran sebagai pencegahan terhadap kerugian besar. Setelah itu, Pengadilan Niaga bisa menguatkan, mengabulkan, membatalkan, atau menolak permohonan Penetapan Sementara yang telah diajukan pemegang hak paten yang merasa dirugikan.

Tak hanya penghapusan hak paten dan pengajuan ganti rugi, UU Paten yang baru juga meliputi aspek hukum yang terkait dengan larangan dan sanksi pidana. Cita mengingatkan kalau, berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang hak paten merek atau produk dilarang membuat, memakai, menjual, menyewakan, menyerahkan, mengimpor, dan/atau menyediakan produk berpaten tadi untuk dijual, diserahkan, atau disewakan.

gugatan hak paten merek

Selain itu, setiap orang pun dilarang memanfaatkan proses produksi berpaten untuk membuat barang maupun tindakan lainnya. Hal-hal lain yang dibahas dalam undang-undang Paten teranyar adalah ketentuan pidana yang tak tercantum pada undang-undang Paten yang lama. Ketentuan pidana tadi dikelola dalam delik aduan, yaitu Pasal 161, Pasal 162, serta Pasal 164 Undang-undang Paten.

Undang-undang ini mengatur tentang tiap orang yang dengan sengaja atau tidak berhak melakukan pelanggaran terhadap paten dan mereka akan dikenakan pidana penjara dengan masa tahanan maksimal 4 tahun dan/atau denda/sanksi paling banyak Rp1 miliar. Sementara pelanggaran yang terjadi pada hak paten sederhana akan dikenakan setengah dari ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak paten brand.

Selanjutnya, Cita mengungkapkan bila Undang-undang Paten juga memuat delik aduan terhadap oknum-oknum yang membocorkan rahasia atas seluruh arsip atau dokumen penting berisi permohonan paten per tanggal penerimaan hingga ke tanggal pengumuman paten. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan mendapat ancaman pidana penjara dengan masa tahanan paling lama dua tahun.

Adapun penambahan di dalam pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang Paten berlaku terhadap mereka yang menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup. Mereka diancam hukuman pidana penjara yakni masa tahanan maksimal tujuh tahun dan/atau denda/sanksi paling banyak Rp2 miliar. Sementara bagi mereka yang menyebabkan kematian manusia akan dipenjara selama paling lama 10 tahun serta denda/sanksi  sebesar Rp3,5 miliar.

    Chat WA